MAKNA PENTING MODEL DALAM STRUKTURAL-FUNGSIONALISME
Nawari Ismail

Abstract
The development of social sciences, especially anthropology can not apart from hard sciences development. This causes analogy of social-cultural system with biological-mechanical system, especially in structural-funcionalisme paradigm. From the analogy, theory and methodology are built and so that, model in paradigm become important.
This paper studies important meaning of model in structural-funcionalisme paradigm and also discuss concern the argument of the paradigm about reperesentation, generalitation, and effort to solve plurality problem.

Key-words: model, positivistic-scientific, generalization, plurality, representation.

A. Prawacana
Kemajuan ilmu-ilmu sosial harus diakui tidak sedahsyat ilmu-ilmu alam, walaupun bukan berarti ilmu-ilmu sosial mengalami kemandegan ataupun gagal. Hal ini setidaknya sebagaimana dikemukakan Taylor (1991) karena ilmuan sosial tidak pernah mencapai konsensus pada dataran yang tinggi sebagaimana yang terdapat pada ilmu-ilmu alam. Atau ini memang sebagai sebuah ‘nasib’ dari ilmu pengikut, dalam arti sebuah ilmu yang pada awal pertumbuhannya banyak mengadaptasi prinsip-prinsip dan metodologi ilmu-ilmu alam. Dengan kata lain, karena sejak awal ilmu-ilmu ini sangat kuat berkehendak mencapai sifat kepastian seperti ilmu-ilmu alam dalam melakukan eksplanasi gejala sosial-budaya, sementara gejala yang dihadapi adalah sesuatu yang hidup, yang memiliki keragaman emosi-pikiran-tindakan. Hal ini juga ditambah dengan kenyataan bahwa banyak tokoh-tokohnya memiliki latar belakang ilmu-ilmu alam, khususnya dalam antropologi seperti Malinowski, R. Brown (Saifuddin, 2005: 285). Hal ini kemudian menyebabkan adanya kesulitan sendiri bagi ilmu-ilmu sosial dalam mencapai paradigma yang kuat seperti yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam. Keadaan tersebut juga terdapat dalam antropologi.
Artikel ini difokuskan kepada pentingnya model dalam paradigma structural fungsionalisme, dan karena model selalu terkait dengan isu reprensentasi dan generalisasi, maka akan dibahas juga mengenai argument yang dibangun oleh paradigma ini tentang generalisasi dan strateginya dalam memecahkan masalah keragaman. Pada akhirnya persoalan implikasi metodologis juga akan diurai.

B. Makna Model
Dari sudut pandangan keilmuan model dapat diartikan sebagai tiruan (representasi) dari kenyataan yang sebenarnya (realitas, gejala, dunia empirik). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Awad (1979:10), ‘A model is a representation of real or a planned system’. Sementara Murdick & Ross (1982:500) menyatakan bahwa model adalah abstraksi dari realitas, suatu penghampiran terhadap kenyataan. Karena itu suatu model tidak mampu menceritakan rincian dari kenyataan, namun hanya mampu memerikan dan mengonstruksi bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dari sebuah gejala. Dengan kata lain dalam sebuah model terkandung adanya penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks.
Berdasarkan reflekasi atas pandangan beberapa ahli (Kaplan, 2002; Pelto & Pelto, 1984: 10-11; Murdick & Ross, 1982), menurut saya sebuah model memiliki beberapa karakteristik yaitu (1) berperspektif, (2) terkait teori dan empirik, (3) analogi atau metofora. Dalam menggunakan sebuah model orang harus betul-betul memperhatikan karakteristik tersebut supaya orang berhati-hati dan menjauhi sikap berlebihan dalam penggunaan model, sehingga model dianggap dapat menjelaskan semua hal. Jika tidak hal itu sangat mungkin akan melahirkan kerangkeng besi model (iron-cage of model) sebagaimana dalam dunia filsafat seperti rasionalisme dan empirisme.
Sebuah model meurpakan konstruksi atau pemerian tentang realitas tertentu oleh seseorang atau komunitas ilmiah. Dalam hal ini sangat tergantung kepada jenis dan tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Implikasi dari sifat perspektif ini maka model menjadi terbatas dalam mengonstruksi realitas. Secara ekstrem hal ini dapat diandaikan dengan cerita beberapa orang buta dalam memerikan gajah menurut sudut pandang mereka masing-masing. Secara aksiologis dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan sebuah model tidak bebas nilai namun momot nilai, dalam arti sangat tergantung kepada nilai, pengetahuan dan pengalaman subyektif orang yang mengonstruksi realitas tersebut. Secara ontologis mengandaikan bahwa kebenaran suatu model tidaklah mutlak, kebenarannya merupakan kebenaran perspektif dan terbatas.
Pelto & Pelto (1984: 10-11) menyatakan bahwa model terkait erat dengan teori. Teori merupakan sebuah sistem dari berbagai konsep dan preposisi yang saling terkait, sedangkan model menurutnya merupakan ‘sistem teori’. Sebuah model sangat terkait dengan (sistem) teori tertentu mengenai realitas. Sebuah teori selalu terkait dengan dunia nyata. Sebab model merupakan penyederhanaan terhadap realitas yang kompleks. Huubngan antara model dan realitas adalah bersifat parsial dan isomorfis (Kaplan dan Manners, 2002:231). Artinya model tidak dapat menggamnbarkan keseluruhan realitas. Misalnya penganalogian sistem budaya dengan sistem biologis, sistem budaya dapat berproses seperti sistem biologis tapi dalam beberapa aspek mungkin tidak. Yang dimaksud dengan isomorfis adalah hubungan antara model dengan realitas ada kesamaan struktur bukan kesamaan identitas. Kalau sistem budaya analogi dengan sistem biologis, bukan berarti sistem budaya identik atau sama dengan sistem biologis.

C. Makna Model dalam Struktural Fungsionalisme
1. Dasar-dasar Menjadikan Antropologi-Positivistik
Analogi dan Asumsi: Sifat dasar yang terkandung dalam model adalah adanya proses analogi. Dalam membangun sebuah model atau untuk menjelaskan gejala sosial budaya secara ilmiah seseorang akan melakukan analogi terhadap sesuatu. Sebenarnya semua disiplin ilmu memiliki analogi dan model baik secara eksplisit atau implisit, termasuk dalam semua paradigma dalam antropologi, sebab penggunaan model dapat membantu dalam melakukan analisis dan penjelasan ilmiah secara konseptual.
Dalam paradigma antropologi structural-fungsionalisme, upaya menjadikan antropologi sebagai disiplin positivistik dimulai dengan penggunaan model teoritik dan metodologis yang ada dalam ilmu-ilmu alam. Pembangunan model teoritiknya diawali dengan asumsi-asumsi dasar, asumsi dan sistem teoritik yang dibangun tersebut secara eksplisit dianalogikan dengan sistem biologis dan mekanik dalam ilmu-ilmu alam. Inilah mengapa bicara model dalam paradigma ini menjadi sangat penting, baik secara teoritik maupun metodologis.
Unsur-unsur budaya atau kehidupan sosial diasumsikan berfungsi dalam pemeliharaan sistem. Walaupun ada perbedaan antara Malinowski dengan R. Brown, namun ada benang hijau yang dapat ditarik antara pandangan kedua pendiri dan penyanggah struktural-fungsionalisme ini. Model Malinowski menyatakan bahwa sifat dasar kebudayaan berfungsi memuaskan kebutuhan individu, sedangkan model R.Brown menegaskan bahwa sistem kebudayaan berfungsi memelihara struktur sosial masyarakat bukan hanya untuk pemuasan kebutuhan individu.
Dengan pandangan seperti ini menunjukkan bahwa tegaknya bangunan paradigma ini tidak dapat dipisahkan dengan kejelasan model (penganalogian) yang dipilih yaitu mengandaikan sistem sosial-budaya dengan sistem biologis. Analogi seperti ini kemudian melahirkan beberapa asumsi dasar lain dari pardigma ini yaitu: (1) Sebagai suatu sistem masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang berinterrelasi dan berinterdependensi (interfunction) untuk mencapai tujuan sistem yaitu equilibrium atau keteraturan, keseimbangan dan integrasi. (2) Ada keharmonisan dalam hubungan dari tiap bagian. Perubahan pada satu bagian akan berpengaruh kepada bagian yang lain. (3) Konsekwensinya, perbedaan posisi dan peran tiap bagian dimungkinkan tetapi perbedaan itu tetap mengarah kepada proses equilibrium
Implikasi dari penganalogian sistem sosial budaya dengan sistem biologi, melahirkan asumsi dasar dan teori yang sangat kental dengan apa yang terdapat dalam ilmu alam, baik dari fisika dan biologi. Proses pengadopsian model dari ilmu-ilmu alam ke dalam antropologi structural fungsionalisme menunjukkan adanya proses pemikiran positivisme pada level paradigma atau teori Meskipun penting dicatat sejak awal bahwa (Saifuddin, 2005), sebenarnya positivisme mempengaruhi hampir semua paradigma antropologi dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya seperti paradigma strukturalisme, materialisme kebudayaan, bahkan tidak terkecuali paradigma interpretative-simbolisme, baik secara implicit maupun eksplisit, kuat atau lemah.
Pemikiran positivisme ini selain ditandai dengan (1) analogi sistem sosial budaya ke sistem biologis, juga ditandai dengan adanya kredo bahwa (Rosenberg, 1988; Catton, 1966; Rudner, 1966) (2) ada kesatuan semua ilmu, sebuah kesatuan ilmu dan teori antara ilmu sosial dan ilmu alam. Dalam konteks antropologi, ia harus membangun dan memperkaya teori sebagaimana yang ada dalam ilmu-ilmu alam, di antaranya harus menjadi disiplin ilmiah. (3) pendekatan emperistik yaitu penekanan untuk mengkaji gejala yang dapat diamati dan diuji. (4) keyakinan bahwa gejala sosial memiliki pola atau ketaraturan dan tunduk pada hukum deterministic sebagaimana hukum-hukum yang mengatur dalam ilmu-ilmu alam. Hukum deterministic ini misalnya dapat dilihat dari asumsinya bahwa individu tidak memiliki kebebasan tapi ditentukan oleh struktur sosial. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Durkheim dan R. Brown. Meskipun kemudian dalam perkembangan paradigma ini banyak tokohnya yang cenderung bersifat terministik, dalam arti menganggap manusia sebagai aktor bebas, aktif, kreatif, dan manipulatif dalam merespon struktur sosialnya. Sebut misalnya Talcott Parsons, Raymond Firth, F.G Bailly, bahkan Malinowski sendiri. (5) Penggunaan teori spesifik, sederhana dan tepat yang dapat diuji secara empirik. Ketepatan teori ditandai dengan penggunaan konsep dan variabel atau fakta sosial.
2. Paradigma Postivisme dalam Struktural Fungsionalisme
Positivisme pada level paradigma atau teori nampak dari pandangan para tokohnya mulai dari Comte, Spencer, Durkheim, Brown dan Malinowski, Coser dan Roserberg, dan Parsons. Konsep dan teori yang mereka bangun untuk menjelaskan gejela sosial budaya diadopsi dari ilmu-ilmu alamiah, misalnya konsep struktur, sistem, dan fungsi (R. Brown dalam Bohannan & Glazer, 1988:296).
Isu positivisme dalam structural-fungsionalisme sebenarnya mengambil akarnya dari positivisme Auguste Comte (1798-1857). Melalui penganalogiannya terhadap struktur biologis, ia kemudian menggunakan dan membedakan konsep statika sosial (social statics) dan dinamika sosial (social dynamics) dalam kehidupan sosial. Aspek pertama berkaitan dengan dimensi struktur, dan yang kedua merupakan proses atau fungsi. Karena itu menurut Comte dalam kehidupan sosial ada dimensi yang bersifat statis yaitu strukturnya. Struktur suatu organisasi masyarakat dan unsur-unsurnya tidak berubah, kalaupun ada dinamika, namun terbatas sebagai proses sesuai dengan fungsi keseluruhan struktur atau fungsi unsur-unsur tertentu. Pada akhirnya semua gejala sosial dapat ditemukan kesamaannya dalam organisme manusia. Contonnya hukum kelembaman (law of inertia), kelembaman pada level organic berupa kebiasaan, sedangkan pada level sosial berupa kecenderungan sistem politik untuk mengabadikan dirinya (Rosenberg, 1987).
Karena itu menurut Comte sistem sosial terbentuk, yang kemudian dikenal dengan pendekatan organic, karena manusia secara fitrah adalah makhluk sosial, sehingga relasi yang dibangun di antara mereka tidak didasarkan atas kontrak. Sebagaimana halnya tubuh biologis khewan, masyarakat mempunyai organ yang saling berfungsi untuk kepentingan keseluruhan tubuh atau masyarakat.
Pandangan Comte kemudian dikembangkan Herbert Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme hidup seperti mammalia dan cacing. Masyarakat sebagaimana organisme hidup, mengalami pertumbuhan, unsur-unsur dari keseluruhan strukturnya menjadi lebih kompleks. Setiap unsur menjalankan fungsi atau melaksanakan tugasnya. Antara bagian masyarakat yang satu dengan yang lainnya terdapat saling ketergantungan. Masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat perkembangannya, sehingga berbeda pula kompleksitas struktur dan fungsinya
Positivisme Durkheim (1858-1917) (1964; dalam Bohannan dan Glazer, 1988: 235) terletak pada asumsinya bahwa ada hukum-hukum sosial sebagaimana yang terdapat pada hukum-hukum alam. Agar supaya ilmu-ilmu sosial memliki teori ilmiah maka ilmuan harus memerikan dan mencari hubungan antarfakta sosial secara obyektif. Fakta-fakta sosial disamakan dengan fakta-fakta alam atau fisik. Sebagai akibat dari analogi tersebut, Durkheim banyak memberikan konsep yang biasa ada dalam biologi misalnya konsep spesies sosial, equilibrium sosial, kepadatan dinamik, dan morfologi sosial. Dalam hal penganalogian tersebut ia nampak sejalan dengan Comte, tapi ia berbeda dengan Comte mengenai pentingnya obyektivitas. Ia secara tegas menyatakan bahwa fakta sosial harus dibentuk secara obyektif melalui penelitian empirik dan harus dijauhkan dari pandangan subyektif-spekulatif, dan karenanya penelitian harus bebas nilai.
Pandangan positivisme Durkheim yang lain adalah penolakan terhadap pluralitas atau keragaman. Setidaknya ada 2 argumen yang dikemukakan oleh Durkheim untuk menolak pluralitas tersebut (Durkheim, 1964; dan dalam Saifuddin, 2005) yaitu: (1) jika suatu akibat bersumber dari banyak sebab maka akan menimbulkan kesulitan kajian untuk menentukan suatu apa menyebabkan apa, pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan melakukan deduksi-logis yang merupakan cara pikir ilmiah. (2) keragaman penyebab akan memunculkan pertentangan proporsionalitas antara sebab dan akibat. Dalam teori proporsionalitas disebutkan bahwa suatu sebab harus proporsional dengan akibatnya, dan di antara keduanya ada hubungan yang saling terkait, artinya akibat itu lahir dari sebab yang hakiki. Dengan kata lain mungkin pada permukaan seolah-olah ada banyak penyebab, tapi sebenarnya secara esensial jika diinterpretasi menunjukkan adanya satu penyebab yang pokok.
Pandangan positivisme dan fungsionalisme Durkheim berpengaruh pada Radcliffe Brown dan Malinowski, yang sama–sama melihat gejala sosial budaya sebagai organisme-biologis. Keduanya membangun analisis fungsional berdasarkan model organik. R.. Brown misalnya, sebagai pengintegrasi dan pengembang ide Durkheim ke dalam antropologi sosial Inggris, memfokuskan perhatiannya pada persoalan struktur sosial selain tentang fungsi. Kajiannya tentang struktur sosial sebagaimana termaktub dalam makalahnya, ‘On Social Structure’ (dalam Bahannan & Glazer, 1988: 304) dimulai dari analogi struktur dan gejala sosial dengan gejala dan struktur fisik-biologis, ia berusaha membangun model teori dan metodologis sebagaimana model yang ada dalam ilmu-ilmu alam. Dalam kajiannya tentang kejahatan misalnya ia menyatakan bahwa tindakan menghukum terhadap kejahatan mempunyai fungsi untuk memelihara keberlangsungan structural. Sementara Malinowski (dalam Coser, 1956 dan Rosenberg, 1976:511-524) menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan memberi sumbangan bagi pemenuhan kepentingan individual sebagaimana unsur-unsur dalam tubuh yang harus dipenuhi kebutuhannya agar biologi secara keseluruhan dapat berlangsung. Dalam hal ini Malinowski menganlisa kebudayaan dengan melihat fakta-fakta antropologis dan sumbangan atau peran yang dimainkannya dalam sistem kebudayaan.
Pada generasi berikutnya, seperti Coser (1956) dan Rosenberg (1976), merumuskan struktur sebagai suatu perangkat satuan-satuan sosial berpola yang relatif stabil; dan merumuskan ‘fungsi’ sebagai konsekuensi aktivitas adaptasi dalam struktur yang ada. Tentu antropologi structural-fungsionalisme tidak dapat melupakan peran besar Talcott Parsons (1902-1979). Meskipun Parsons sendiri menyatakan sebagai antipositivistik dalam pengertian anti behavioruristik, setidaknya dalam pandangannya yang membedakan antara tindakan dengan perilaku. Dalam teori tindakannya manusia dianggap sebagai aktor aktif, kreatif dan manipulatif berbeda dengan teori kaum positivistic, seperti pandangan Durkheim dan R. Brown, yang menganggap manusia bersifat deterministic, tergantung dan dipengaruhi struktur sosial. tapi Parsons (dalam Hamilton, 1990; Saifuddin, 2005) dalam membangun model teorinya, seperti teori tindakan sosial voluntarisme, dan sibernika tetap tidak melepaskan diri dari penganalogian model dalam ilmu-ilmu alamiah seperti pendahulunya, termasuk mengenai penggunaan konsep obyektivitas yang diambil dari pandangan Durkheim
2. Antropologi Ilmiah
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam membangun teorinya paradigma ini berusaha menganalogikan sistem sosial-budaya dengan sistem biologis yang bersifat mekanik. Artinya, dalam mengkaji dan memahami sistem sosial-budaya menggunakan model sistem biologi dan mekanik. Sebuah sistem sosial-budaya, seperti sistem biologis dan mekanik, dianggap terdiri dari beberapa bagian yang berinterrelasi dan interdependensi (interfunction) yang teratur untuk mencapai tujuan sistem yaitu equilibrium. Karena itu dalam melakukan eksplanasi sosial-budaya bersifat positivistik-ilmiah.
Ciri khas dari paradigma positivisme-ilmiah (Koentowijoyo dalam Abdullah dkk, 2003:63-64; Mahzar dalam Heriyanto, 2003: xiv-xv) adalah bersifat (a) materialistik. (b) mekanistik, (c) reduksionistik, (d) mengandalkan obyektivitas, (e) mencari hubungan dan penjelasan kausalitas
Materialistik: Sifat materistik didasarkan atas pandangannya tentang hakikat realitas yaitu sesuatu yang benar hanyalah yang nampak, yang dapat diamati (empirik) serta dapat diukur dan menggunakan pendekatan atau pola pikir kuantitatif-matematik. Kebenaran ilmu bersifat nomotetik. Artinya, obyektivitas pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indera dianggap mengatasi waktu dan tempat (mewaktu dan meruang). Sebuah hasil penelitian atau ilmu yang diperoleh pada suatu waktu dan pada masyarakat tertentu dianggap benar dan berlaku pula pada waktu dan di tempat lain.
Mekanistik: Gejala sosial budaya diasumsikan- sebagai sebuah mesin yang mati, tidak bernyawa, dan statis. Hal ini membawa akibat pada pandangan bahwa: (1) gejala kealaman, sosial, dan- manusia disamakan sebagai mesin yang bekerja dengan- hukum matematis yang bersifat kuantitatif, dalam kehidupan sosial diandaikan adanya keteraturan seperti dalam gejala alam-biologis, sehingga memudahkan untuk melakukan generalisasi yang bersifat nomotetik. (2) berdasarkan asumsi ini pula, alam dan gejala sosial-budaya dapat dijelaskan, diramal, dan dikendalikan berdasarkan hukum yang pasti (deterministik) seperti kepastian matematik; (3) akibat lainnya, secara epistemologis, hubungan subyek dan obyek bersifat independendan, terpisah satu sama lain, bersifat dualisme. Subyek dianggap hidup dan sadar, sedangkan obyek dianggap mati dan tidak berkesadaran, hanya sebagai seonggok materi yang tidak bertujuan dan tidak bermakna
Reduksionis: Asumsi ini sebagai akibat dari asumsi mekanistik. Realitas atau obyek kajian dapat dipecah-pecah menjadi potongan-potongan atau bagian-bagian yang terlepas dari keseluruhannya, dan bagian-bagian itu dikaji secara independent, bagian yang satu dapat dhilangkan, pada akhirnya kerseluruhan itu hanya jumlah dari bagian-bagian tersebut. Karena itu dalam penelitian seorang peneliti cukup mengambil satu variabel atau indikator dari sebuah konsep, juga tidak semua lokasi dan subyek penelitian diteliti, namun mencukupkan diri kepada sampel kecil yang dianggap representatif, dan kemudian digeneralisir untuk keseluruhan.
Obyektivitas: Selain itu disiplin yang ilmah bertumpu pada obyerktivitas dalam arti mementingkan bebas nilai dari ilmu, siapapun yang melakukan penelitian akan menghasilkan sesuatu yang sama. Asumsi aksiologis ini menegaskan bahwa dengan metodologi ilmiah maka hasil penelitian dijamin bebas dari pengaruh sistem nilai. Obyektivitas diukur sejauhmana hasil penelitian bebas dari nilai-nilai subyektivitas.Aspek penting yang harus diperhatikan agar obyektivitas berkembang adalah dalam penelitian harus memperhatikan validitas dan relibilitas, dalam paradigma positivistic terutama berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian seperti angket, tes atau kuesioner maupun validitas konstruk yaitu ketepatan dalam mengoperasionalisasikan teori dan konsep-konsep ke dalam variabel penelitian.
Hubungan Kausalitas: Perhatian prinsip mekanistik juga pada hubungan kausalitas yaitu setiap gejala tidak berdiri sendiri tapi ia terikat dalam jalinan hubungan sebab-akibat, apa menyebabkan apa. Dalam model penjelasan kausalitas tersebut peneliti derngan mudah melakukan generalisasi-kuantitatif-statistikal. Tampilan atau bentuknya dapat berupa korelasi, kausal, konstribusi atau mutual antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Little, 1991; Muhadjir, 2001).

Mekanistik dan Reduksionistik dalam Antropologi: Antropologi strukrural fungsionalisme membangun teori dengan menggunakan ciri khas ilmu positivistik tersebut sebagai model dalam melakukan eksplanasi gejala sosial-budaya. Misalnya, dalam penganalogiannya pada prinsip mekanistik, antropolog melihat gejala manusia sebagai egosistem yang terjalin dengan struktur alam dan manusia sebagai sebuah jaringan tatanan, dan gejala sosial budaya dianggap memiliki keteraturan (regularities) sehingga memungkinkan dilakukan generalisasi yang nomotetik. Walaupun begitu penting dicatat bahwa kebanyakan tokoh dan antropolog strukturtal-fungsionalisme, seperti Durkheim dan R. Browm, meskipun mengadopsi prinsip mekanistik, namun menolak sifat reduksionisme sebagaimana yang ada dalam ilmu alam seperti dalam model Newton. Artinya mereka menolak kehidupan sosial budaya direduksi sekedar menjadi gerak material yang mekanistik, tapi mereka tetap memperhatikan aspek yang terkait dengan kesadaran intelektual-emosional manusia yang dapat mempengaruhi perilakunya.
Obyektivitas dalam Antropologi: Antropologi ilmiah ditandai juga dengan penekanan obyektivitas. Durkheim (1964; Bohannan dan Glazer, 1988) misalnya sejak awal telah menekankan hal itu. Menurutnya fakta sosial harus diteliti secara obyektif dan empirik serta harus dijauhkan dari pandangan subyektif-spekulatif, dan penelitian harus bebas nilai.
Penjelasan Kausal-Fungsional: Ciri ilmiah dari antropologi-ilmiah menyandarkan diri pada anggapan adanya hubungan sebab-akibat dari setiap gejala sosial. Karena itu isu kausalitas dalam antropologi fungsional-positivistik, menjadi sangat penting. Pencarian hubungan sebab akibat ini melahirkan penjelasan ilmiah tipe kausalitas dalam antropologi structural-fungsional.
Penjelasan kausalitas-fungsional berupaya menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengapa (why). Misalnya pertanyaan mengapa masyarakat pemburu-peramu mempraktekkan penyusuan yang lama. Penjelasannya dikaitkan dengan fungsi atau sumbangan praktek penyusuan tersebut terhadap kepentingan sistem yang lebih luas (Little, 1991). Penjelasan ini bersifat etik karena fakta yang ada disandarkan kepada asumsi dasar, teori dan model yang sudah dibangun oleh peneliti yaitu adanya sumbangan subsistem terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan.
Model kausal terdiri dari 3 metode yaitu metode studi kasus, komparatif, dan multikausal atau model Mill (Little, 1991: 29-37). Metode studi kasus berupaya menjelaskan suatu peristiwa dan ciri-cirinya secara mendalam dan rinci yang kemudian melahirkan hipotesis kausal. Tujuannya adalah menemukan keadaan dari peristiwsa yang memiliki pengaruh secara kredibel terhadap peristiwa lain.. Metode ini dimulai dari pertanyaan mengapa suatu peristiwa lebih mengambil bentuk tertentu daripada bentuk yang lainnya. Misalnya mengapa revolusi Cina terjadi lebih banyak mengambil bentuk revolusi petani daripada gerakan demokratik-liberal perkotaan. Dalam konteks penelitian antropologi, hasil penelitian Malinowski (1922) tentang masyarakat Trobriand termasuk dalam kategori model ini. Ia mencari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dengan pemenuhan kebutuhan individu.
Sementara metode komparatif peneliti mengidentifikasi sejumlah kasus yang luas kemudian mencari hubungan kausal melalui pencarian persamaan dan perbedaan dari unsur-unsur yang dikajinya. Misalnya kajian Theda Skocpol (1979) tentang revolusi sosial. Ia membandingkan tentang fungsi unsur sosial-ekonomi-politik terhadap keberhasilan revolusi di Perancis, Cina dan Rusia. Dalam antroplogi, penelitian Murdock dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, karena ia membandingkan ratusan kebudayaan.
Adapun metode ‘multikausal’ dari John Stuart Mill berupaya menemukan berbagai faktor yang menyebabkan sesuatu (akibat). Hal ini karena Mill memandang bahwa adanya pluralitas gejala yang dapat menyebabkan sesuatu. Model Mill ini berbeda dengan model Durkheim yang dapat disebut dengan model ‘monokausal,’ Bagi Durkheim hanya ada satu fakta (faktor, variabel) yang menyebabkan fakta yang lain. Model Durkheim ini dapat dilihat dalam kajiannya tentang hubungan solidaritas sosial dan bunuh diri (Saifuddin, 2005: 150-151; Poloma, 1984). Ia meneliti berbagai kasus atau komparasi dalam berbagai kelompok agregat seperti agama (Yahudi, Kristen dan Protestan), status perkawinan (kelompok yang kawin dan tidak kawin). Menurutnya ada hanya ada satu fakta yang paling penting atau esensial yang menyebabkan terjadinya bunuh diri yaitu lemahnya solidaritas sosial. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pandangan Durkheim yang menolak pluralitas dalam hubungan kausalitas tersebut menyebabkan ia dimasukkan ke dalam kelompok positivisme.
Penjelasan kausal-fungsional ini juga diterapkan dalam antropologi yang mengkaji tentang agama. Hal ini dilakukan tokoh antropologi structural-fungsionalisme seperti R. Brown, bahkan tokoh nonstructural-fungsional seperti Victor W.Turner yang interpretif-simbolisme. Contoh lain penggunaan penjelasan kausal-fungsional oleh tokoh yang dianggap sebagai nonstructural-fungsionalisme adalah yang dilakukan Sahlin tentang pertukaran di kalangan orang primitif, Wolf tentang kekerabatan, pertemanan dan hubungan patron dan klien ataupun Mitchell & Frankenberg tentang kontinuitas dari masyarakat desa ke nondesa (dalam Gluckman & Eggan dalam Banton, 1969:xxii-xxiii). Ketiganya pada intinya menekankan analisisnya tentang adanya interdependensi antara variabel satu dengan vaiabel yang lainnya yang beranjak dari pendekatan dalil-dalil umum. Misalnya saling hubungan (interrelasi) dan ketergantungan (interdependensi) antara hubungan sosial dengan adat-istiadat, dan antarasosiasi.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penjelasan kausal-fungsional sebenarnya tidak hanya terdapat pada structural fungsional, namun juga dalam paradigma antropologi lainnya seperti interpretif-simbolik. Tapi memang secara khusus penjelasan atau analisis fungsional merupakan model penjelasan khusus yang ada dalam paradigma structural fungsionalisme, dan penjelasan fungsional inilah yang sebenarnya merupakan sumbangan terbesar dari paradigma ini terhadap model analisis dalam antropologi secara keseluruhan. Tentu terlepas dari asumsi dasar dari paradigma ini yang dianggap mekanistik-positivistik.
Penjelasan kausal-fungsional terkait erat dengan penjelasan model dalil umum (the covering law) seperti dikemukakan Hempel (1966). Hal ini karena penjelasan kausal bersifat deduktif-nomotetik untuk memperoleh generalisasi universal. Dalam penjelasan ilmiah generalisasi sangat penting karena darinya fungsi prediksi ilmu dapat dilakukan (Hempel, 1966; Little, 1991). Model ini disebut dengan deduktif-nomotetik karena 2 hal yaitu: (1) model tersebut memberikan kerangka kerja logis yang berguna dalam penggambaran penjelasan (eksplanasi) seperti argumen deduktif dari premis-premis umum, dan batas-batas syarat untuk eksplanandum. Dengan demikian model ini juga menekankan pada dalil umum atau generalisasi dalam penjelasan ilmiah. (2) model ini berupaya memperoleh generalisasi dari beberapa kasus saja. Artinya, jika kita mengetahui satu kasus, maka kasus itu diandaikan mencakup semua kasus karena pola normatif itu bersifat universal.
Premis-premisnya meliputi satu atau lebih dalil universal yang dapat diuji, dan satu atau lebih pernyataan fakta atau keadaan yang dikaji, dan akhirnya ada simpulan yang berupa pernyataan yang berangkat dari fakta atau keteraturan yang diteliti
Dengan demikian dalam upaya mencapai disiplin ilmiah, antropologi melakukan penjelasan ilmiah yang pada intinya merupakan sebuah proses abstraksi intelektual yang memadukan antara pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif diperoleh melalui penjelasan rasional kepada obyek yang menjadi fokusnya dan penjelasan tersebut bersifat koherensif yaitu mencari tata hubungan logic antarunsur yang ada. Penjelasan rasional yang koherensif tidak memberikan simpulan final karena hakikat rasionalisme bersifat pluralistic, sehingga penjelasan tentang struktur dalam sistem sosial-budaya menjadi beragam, termasuk juga walaupun penjelasan rasional didasarkan atas premis atau proposisi ilmiah tapi sangat mungkin ada perbedaan hipotesis yang digunakan Karena itu supaya teori sementara atau hipotesis atau preposisi deduktif dianggap benar maka dibutuhkan pendekatan induktif melalui penelitian empris (Suriasumantri, 1994: 120).
Prosedur kerja deduktif-nomologikal diterapkan oleh antropolog struktur-fungsionalisme. Mereka secara deduktif menganalogikan sistem sosial-budaya dengan sistem biologis yang kemudian melahirkan asumsi dasar dan premis seperti keseimbangan dalam sistem, unsur-unsur dalam sistem yang memberikan sumbangan demi kelangsungan sistem secara umum.. Asumsi dasar tersebut kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk proposisi (teori, hipotesis, pendapat ) dan variabel, kemudian dilakukan uji empris melalui penelitian. Berdasarkan penelitian akan ditemukan landasan empirik dari asumsi dan preposisi yang dikemukakannya. Walaupun begitu bisa juga karena penjelasan rasional setiap orang berbeda maka dimungkinkan ada preposisi baru yang diajukan oleh antropolog lain dan dicoba diuji secara empirik. Misalnya asumsi dan preposisi Coser (1956) mengenai hakikat subsistem yang saling berkonflik tapi untuk mendukung terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan. Pandangan Coser ini bergeser dari pandangan antropolog awal seperti Malinowski dan R. Brown yang menganggap hakikat subsistem adalah harmoni.
Dalam konteks structural fungsionalisme, proses kerja deduktif-nomologikal ini pada akhirnya berupaya melahirkan generalisasi agar mampu memprediksi. Dalam mencapai generaliassi ilmu sosial seperti dikemukakan Paineu (1978) mereduksi gejala sosial dalam bentuk statistikal. Hal ini karena dengan cara statistikal menghasilkan generalisasi yang lebih akurat dan bahkan seperti dikemukakan Pelto & Pelto (1984:36) dengan ‘analisis kuantitatif (kuantifikasi) statistikal dapat membantu secara signifikan untuk mencapai penelitian antropologi yang obyektif.
Hal ini sejalan dengan ciri khas ilmu-ilmu sosial yang positivisitik yang menjadikan model sebagai kebutuhan penting karena dalam eksplanasi yang positivistik , sebagai oposisi dari eksplanasi empati yang banyak diterapkan dalam paradigma interpretif-simbolik, berupaya mencari generalisasi atau hukum-hukum dan teori umum dari gejala sosial-budaya yang dikajinya. Hal ini nampak berbeda dengan interpretisme-simbolik yang menolak generalisasi empirik yang dianggap mampu memprediksi dan menjelaskan secara ilmiah seperti dalam fisika. Sebab menurut paradigma ini, antropolog harus mendasarkan diri pada realitas kongkrit dan dari realitas tersebut dapat diungkap makna, bukan prediksi berdasarkan data empirik (Saifuddin, 2005:315). Dengan kata lain, penolakan terhadap generalisasi tersebut karena paradigma mementingkan untuk menemukan makna dan interpretasi manusia daripada menemukan penjelasan ilmiah dalam memahami makna-makna simbol.

3. Argumen tentang Representasi dan Generalisasi

Generaliasi dan Representasi: Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa semua penjelasan ilmiah pada akhirnya mengarah kepada ditemukannya generalisasi dari hasil penelitian. Prosesnya seperti yang ada dalam model ‘dalil umum’ yaitu dimulai dari pengajuan proposisi secara deduktif yang kemudian diverifikasi menjadi hipotesis, kemudkan dilakukan observasi dan penyimpulan. Simpulan hasil termuan bersifat induktif yaitu dimulai dari sejumlah kasus khusus lalu diperluas kepada unsur-unsur yang belum diobservasi. Ini yang disebut dengan proses generalisasi temuan penelitian. Dalam strukutural-fungsionalisme generalisasi ini diperoleh melalui komparasi berbagai kasus atau setting sebagaimana dilakukan Murdock maupun R. Brown.
Untuk sampai kepada generalisasi empirik, peneliti tidak perlu mengobservasi keseluruhan kasus, setting atau peristiwa. Durkheim misalnya ketika melakukan generalisasi tentang bunuh diri tidak perlu meneliti seluruh peristiwa bunuh diri di seluruh tempat dan waktu. Dalam konteks ini isu sampel dan representasi menjadi penting. Artinya dengan hanya melakukan penelitian pada kasus dan subyek tertentu, maka kasus dan subyek tersebut dianggap mewakili dari kasus dan subyek lain mengenai fokus yang sama.
Argumen Struktural-fungsionalisme tentang Generalisasi dan Representasi: Di kalangan ilmuan dan antropolog banyak yang mengkritik terhadap model generalisasi. Misalnya Ray D’Andrade (1986), mempertanyakan kelayakan model tersebut dalam memperjelas inti masalah yang dihadapi ilmu sosial. Model generalisasi, seperti model Hempel, dianggap bukan sebagai bentuk ideal bagi semua pemikiran ilmiah, dan karenanya sebagian ilmu seperti semantik dan semiotik menghindar dari upaya generalisasi dalam memahami keteraturan.
Sebenarnya keberatan dan kritik tersebut disadari oleh antropolog ilmiah seperti strukural-fungsional. Bagi antropolog paradigma ini representasi dan generaliasi tetap dimungkinkan dilakukan. Hal ini justru berangkat dari penganalogiannya pada aspek mekanistik dalam ilmu alam. Mereka melihat gejala manusia sebagai egosistem yang terjalin dengan strukutr alam dan manusia sebagai sebuah jaringan tatanan, dan gejala sosial budaya dianggap memiliki keteraturan (regularities), khususnya perilaku manusia berupa hubungan interdependensi dalam sebuah sistem.
Dalam hal ini R. Brown sejak awal menegaskan bahwa generalisasi itu penting untuk melahirkan kesatuan disiplin ilmu. Dalam ilmu-ilmu alam seperti kimia, tidak ada istilah ilmu kimia orang Rusia atau kimia kelompok tertentu, begitu juga dalam antropologi tidak ada misalnya antropologi Rusia dan lainnya.
Isu representatsi juga muncul karena pada hakikatnya model merupakan penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks. gejala sosial-budaya sangat kompleks yang tidak mungkin bagi manusia yang terbatas untuk melihat seluruh unsur dalam sebuah gejala. Itulah sebagaimana saya kemukakan sejak awal bahwa sebuah model itu berpersepektif, ia hanya merepresentasikan sebuah gejala dari sudut pandang tertentu. manusia hanya mampu mengabstraksi dan merepresentasi bagian tertentu dari kompleksitas gejala sosial budaya. Dalam hal ini Parsons (1962) telah menegaskan bahwa jika manusia dapat memformulasi konsep dengan tepat atas gejala yang ada di luar dirinya, maka ia dapat merepresentasikan gejala tersebut, meskipun analisis manusia tidak akan pernah merepresentasikan gejala secara lengkap.
Secara metodologis, bagaimana agar abstraksi peneliti dapat merepresentasikan gejala yang akan diteliti ? Untuk itu strkural-fungsionalisme melakukan dua hal yaitu mempersempit (a) setting dari sebuah sistem dan sumber informasi, dan (b) satuan ranah kajian. Antropolog ketika mengkaji sistem masyarakat pada umumnya hanya memfokuskan diri kepada satuan setting yang lebih kecil, tapi dianggap representasi dari keseluruhan sistem sosial masyarakat yaitu keluarga dalam sistem kekerabatan. Keluarga dianggap representasi dari sistem kekerabatan, dan bahkan masyarakat yang lebih luas yang berfungsi sebagai bagian sistem sosial integral yakni masyarakat yang bekerja secara equilibrium, statis dan harmoni (Malinowski, 1922; R. Brown, 1954; Murdock, 1949). Karena itu ketika mengkaji kekerabatan sebenarnya mereka mengkaji tentang sistem, struktur, status dan peranan dalam konteks keluarga.
Argumen seperti ini tentu mempengaruhi kepada pilihan subyek penelitian yang dianggap representatif. Antropolog meyakini bahwa informan yang dipilih secara selektif akan ‘mewakili’ bagian dari kebudayaannya. Dalam konteks kekerabatan misalnya, informan yang dipilih dan dianggap mewakili pandangan kelompok kerabatnya adalah tokoh adat, sesepuh dan sejenisnya. Mereka inilah yang dipandang memahami berbagai aspek yang terkait dengan unsur kebudayaan kelompoknya. Tipe sampel seperti ini biasa disebut juga dengan ‘seleksi berdasarkan kriteria tertentu’.
Seleksi informan berdasarkan kriteria tertentu tersebut memang relevan untuk diterapkan pada masyarakat sederhana yang memiliki pranata sosial masih sederhana dan jumlahnya masih sedikit serta saling memiliki hubungan kekerabatan (Koentjaraningrat II, 1990; Saifuddin, 2005). Masalahnya bagaimana jika hal itu diterapkan dalam masyarakat kompleks. Sebenarnya penentuan informan seperti itu masih representastif , namun dengan syarat satuan wilayah atau settingnya dan satuan ranahnya harus dipersempit, misalnya keluarga atau rumah tangga atau komunitas kecil lainnya.
Setelah menentukan satuan setting dan ranah kajiannya ditentukan, yang memungkinkan representasi informan untuk kelompoknya, maka peneliti dapat melakukan inferensi atau generalisasi pada level masyarakat. Penelitian Oscar Lewis mengenai kebudayaan kemiskinan di perkotaan merupakan model kajian yang menjadikan komunitas kecil (keluarga miskin perkotaan) sebagai satuan setting dan ranah kajian di tengah perubahan sosial budaya masyarakat yang kompleks, namun temuannya dapat diiferensikan pada masyarakat lain.

4. Masalah Keragaman
Ketika bicara reprensentasi dan generalisasi sangat terkait juga dengan isu keragaman atau keunikan manusia dan budayanya. Keragaman manusia telah menjadi isu sentral dalam antropologi. Dari kenyataan ini kemudian muncul pertanyaan bagaimana mungkin keragaman manusia dan kebudayaannya tersebut dapat dilakukan generaliasi secara empirik. Bagi antropolog yang berorientasi kepada relativisme budaya hal itu dianggap sebagai suatu pemaksaan dan dianggap tidak berguna.
Strukural fungsionalisme merespon isu keragaman dengan cara memandang bahwa keragaman itu perlu diberi penjelasan ilmiah dengan menggunakan teori atau model yang bersifat umum (nomotetik) atau melakukan proses abstraksi (Kaplan dan Manner, 2002: 6). Melalui proses abstraksi terhadap gejala yang beragam dimungkinkan untuk dilakukan generalisasi atau ditemukan kesamaan-kesamaan umum. Pandangan seperti ini dilandaskan kepada asumsi adanya keteraturan dalam gejala atau peristiwa sosial budaya sebagaimana yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam. Comte (dalam Rosenberg, 1987) misalnya menyatakan bahwa keragaman dapat dijelaskan secara positivisme ( ilmiah) karena bersumsi adanya keteraturan –keterauran yang dapat diprediksi dalam ilmu sosial sebagaimana yang ada dalam ilmu-ilmu alam.
Dalam proses generalisasi model struktural-fungsionalisme memulai dari kajian perbandingan terhadap berbagai kebudayaan yang beragam tersebut. Bagi R. Brown (1982; dan dalam Bohannan dan Glazer, 1988) misalnya, generalisasi tidak dapat dipisahkan dengan komparasi, komparasi merupakan alternatif dalam antropologi seperti metode eksperimen di laboratorium dalam ilmu alam, dan untuk itu ia menolak generaliaasi dari satu kasus.
Melalui perbandingan akan ditemukan dua hal penting sekaligus yaitu: (1) ditemukannya persamaan dari kebudayaan yang beragam. Melalui proses abstraksi akan dimungkinkan ditemukan generalisasi dan ditemukannya teori. Misalnya ditemukannya model-model kekerabatan dari berbagai kebudayaan di dunia, baik dari segi perkawinan (monogami, poligami, poliandri), residensi setelah perkawinan (matrilokal, patrilokal, biloka, neolokal), atau ditemukannya generalisasi bahwa sebagian besar masyarakat manusia mempunyai pantang inces. (2) Melalui perbandingan akan ditemukan juga perbedaan-perbedaan dari kebudayaan yang beragam, sehingga akan melahirkan teori relativisme kebudayaan. Keunikan atau keragaman sebuah kebudayaan akan diketahui justru jika sudah ada analisis perbandingan terlebih dahulu. Tentu dalam perbandingan harus ada prasyarat yang penting diperhatikan yaitu adanya kemiripan yang cukup dalam hal struktur, bentuk dan prosesnya.
Dengan cara berpikir seperti itu sebenarnya struktural-fungsionalisme telah melakukan 2 hal yaitu: (1) menjawab terhadap kritik atau pandangan dari antropolog yang berorientasi kepada relativisme budaya. Mereka ini menganggap bahwa karena budaya itu beragam, maka ia harus diamati sebagai suatu kesatuan dan hanya sebagai dirinya sendiri, karena itu pola, tananan, dan makna akan diperkosa kalau unsur-unsur yang ada diabstraksikan hanya demi perbandingan, sebab menurut mereka sudah jelas tidak ada dua atau lebih kebudayaan yang benar-benar sama. (2) paradigma ini telah bersikap positif dan ilmiah terhadap isu keragaman. Ini sebenarnya sudah dapat dilihat dari asumsinya yang menyatakan bahwa setiap budaya memiliki keunikannya sendiri, tapi bagian-bagian yang unik tersebut saling berinteraksi secara unik dan sekaligus harus dipahami dalam konteks kerja sistem yang lebih luas. (Kaplan dan Manner, 2002:51). Bagi paradigma ini dengan perbandingan yang menghasilkan generalisasi setelah melalui proses abstraksi akan memiliki kegunaan secara ilmiah. Untuk itu Durkheim (1964: 139), dalam konteks sosiologi, menyatakan bahwa sosiologi komparatif bukan semata memerikan sesuatu gejala, namun juga berupaya menjelaskan fakta dan karenanya penolakan terhadap perbandingan berarti menafikan terhadap penjelasan ilmiah.
Dalam konteks keragaman ini juga structural-fungsionalisme membangun sebuah model yang didasarkan atas asumsi bahwa dibalik keragaman tersebut ada keteraturan pikiran dan tindakan manusia yang dilakukan berulang-ulang atau ada pola-pola. Dalam kehidupan kolektif pola itu menjadi suatu gejala yang biasa terjadi, sehingga kita dapat menunjukkan adanya keteraturan dalam kehidupan ini. Hal ini terjadi karena karena dalam sistem masyarakat ada nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pengikat. Nilai-nilai kemasyarakatan ini yang disebut oleh Durkheim (dalam Johnson & Johnson, 1986: 170-71; Bellah, 1973: 63; Saifuddin, 2005) sebagai kesadaran kolektif atau representasi kolektif Kesadaran kolektif ini ada di luar individu, namun memiliki daya paksa bagi individu sebagai anggota masyarakat. Wajudnya dapat berupa aturan-aturan moral, agama, dan ideologi. Geertz dalam The Religion of Java (1960) misalnya meskipun ada keragaman atau varian pada masyarakat Islam-Jawa, namun karena adanya nilai-nilai bersama seperti kebudayaan lokal maupun nasional, maka keragaman itu tidak sampai menghancurkan sistem masyarakat dan integrasi terus dapat dipertahankan.
Pemecahan masalah keragaman yang lain yang dilakukan paradigma ini adalah dengan cara melakukan kategori-kategori atas gejala yang beragam tersebut yaitu memberikan atribut dan variabel. Melalui penentuan variabel itu kemudian diabstraksi menjadi konsep dan pada akhirnya menjadi sebuah teori. Selanjutnya untuk penelitian lebih lanjut dilakukan verifikasi dari teori menjadi konsep, dan dari konsep dioperasionaliasikan menjadi variabel. Di sinilah letak pentingnya penggunaan validitas konstruk yaitu sebuah kesahihan hasil penelitian ditentukan dari sejauhmana peneliti mampu melakukan opesionalisasi atas konsep-konsep atau konstruk penelitian.
Selain itu supaya keragaman gejala sosial budaya dapat diformulasi dan diabstraksi secara representatif, sehingga menghasilkan genaralisasi, maka pardigma ini mensiasati dengan memperkecil satuan wilayah dan ranah kajiannya yang kemudian dicari hubungan antarbagian secara mendalam dan rinci.

D. Pascawacana
Karakteristik paradigma ini seperti dikemukakan Denzin & Lincolen, edit.(1998: 13-15) adalah (1) meskipun tergolong dalam penelitian kualitatif, tapi peneliti mementingkan obyektivitas. (2) juga sangat memperhatikan validitas, reliabilitas, dan tentu generalisasi dalam proses penelitiannya. Hal ini nampak dari penelitian Malinowski tentang orang Trobriand (1922), demikian juga pada R. Brown dan Margaret Mead. Obyektif dalam pandangan Durkhem(ian) berarti penelitian harus dilakukan secara empirik dan harus dijauhkan dari pandangan subyektif-spekulatif, penelitian harus bebas nilai.
Paradigma ini lebih bersifat etik dalam mengonstruksi gejala (sistem sosial-budaya). Meskipun sebenarnya jika didalami lebih jauh tidak dalam semua hal seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerian dan penafsiran gejala yang ada dalam masyarakat menurut tafsir dan pola pikir dari peneliti sangat kuat. Peneliti juga sudah mempunyai prakonsepsi, ide, kerangka teori, atau model terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.
Misalnya ketika mengkaji struktur sosial, tokoh awal dari paradigma ini, sebagaimana disebut juga oleh Goodenough (dalam Banton, 1969), ada kecenderungan melihat hubungan-hubungan struktural terlepas dari isi budayanya dari masyarakat tersebut, atau sebagaimana ditegaskan oleh Levi-Strauss bahwa adanya struktur sosial hanyalah konstruk atau model yang dibangun oleh antropolog. Karena itu struktur sosial dalam makna paradigma ini lebih bersifat struktur sosial formalistik .
Model dalam paradigma ini dibangun dari pola pikir deduktif-hipotetik, kemudian dari hipotesis yang disusun peneliti melakukan pembuktian di lapangan. Seorang peneliti mengambil model yang ada sebelumnya yang kemudian diterapkan pada seeting sosial budaya yang lain. Misalnya dalam penelitian Faller, Bailey, F.G. (dalam Gluckman & Eggan dalam Banton, 1969: xviii-xix), dan juga Geertz (1960). Faller menggunakan teori dan hipotesis Weber ketika meneliti tentang birokrasi Soga, sedangkan Bailey menggunakan teori politik Morris-Jones ketika meneliti tentang kesepakatan dan prosedur pengambilan keputusan di pemerintahan lokal India. Sementara Geertz ketika mengkategori agama orang Jawa ke dalam abangan, santri, dan priyayi membangun ide itu dari model yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu Robert Redfield ketika mengkaji tentang struktur kota-desa yang berbeda tapi mewujudkan interdependensi.
Meskipun di antara tokoh paradigma ini ada kesamaan tapi jika dilihat dari isu metodologis, ketika mengkaji masyarakat khususnya melalui kekerabatan, ada 2 model penting yaitu holistik dan komparatif. Model holistik diterapkan oleh Malinowski,. kajiannya tentang masyarakat Trobriand misalnya telah menghasilkan etnografi yang mendalam dan rinci dalam memerikan setiap unsur kebudayaan dari masyarakat tersebut, dan ia menjelaskan hubungan secara integral antarunsur atau antarranah kebudayaan tersebut.
Sementara model komparatif secara konsisten dilakukan R.Brown. Ia menegaskan bahwa antropolog dapat membandingkan bentuk structural (structural form) dari berbagai masyarakat dari tipe yang berbeda. Tujuannya agar dapat diambil generalisasi tentang bagaimana masyarakat di dunia ini bekerja. Model komparasi untuk menghasilkan generalisasi ini juga dilakukan tokoh lain seperti Murdock (dalam Barnard, 2001). Ia mengkaji sistem kekerabatan di sekitar 236 kebudayaan suku bangsa di seluruh dunia, kemudian ia mengaitkannya dengan ranah kebudayaan seperti ekonomi, teknologi, pelapisan sosial, bentuk pemerintahan, dan lainnya. Bahkan dalam bukunya Its People and Their Culture History (1959) ia menggunakan Sistem kartu etnografi yang kemudian oleh Yale University diberi nama Human Relation Are Files (HRAF). Dalam sistem ini Murdock melakukan pemerian ringkas tentang sistem kekerabatan dari berbagai hasil etnografi dan buku.
DAFTAR PUSTAKA

Bannard, A. 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge: University Press.

Banton, Michael, edit. 1969. The Relevance of Models for Social Anthropology. London: Tavistock Publications.

Banton, Michael, edit. 1966. Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock Publications.

Bohannan, Paul, Mark Glazer. 1988. High Point in Anthropology. Mew York: Mc Graw-Hill, Inc.

Catton, William R.Jr. 1966. From Animistic to Naturalistic Sociology. New Jersey: McGraw-Hill Book Company

Denzin, Norman K, Lincoln, Yvonna (ed). 1998. The Lanscape of Qualitative Research Theories and Issues. London-New Delhi: Sage Publication.

Ember , Carol R & Ember, Melvin. 1996. Anthropology. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Firth, Raymond. 1964. Elements of Social Organinization. Boston: Beacon Press.

Hamilton, Peter (edit.). 1990. Talcott Parsons dan Pemikirannya. Terjamahan Hartono H. Yogyakarta: Tiara Wacana

Hempel, Carl. 1965. Aspects of Scientific Explanation. New York: Free Press.

Kaplan, David & Robert A. Manners. The Theory of Culture. Terjamahan Laksono, 2002. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koentjaraningrat.1987. Sejarah Teori Antropologi Jilid I. Jakarta: UI Press.

————–. 1990. Sejarah Teori Antropologi Jilid II. Jakarta: UI Press.

Kuntowijoyo, dalam Amin Abdullah dkk. Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum. Yogyakarta: Suka Press.

Little, Daniel. 1991. Varieties of Social Explanation. Boulder-San Francisco-Oxford: Westview Press

Mahzar, Armahedi, dalam Husain Heriyanto. 2003. Paradigma Holistik. Jakarta: Teraju.

Malinowski, Bronislaw. ‘ Functionalisme in Anthropology’ dalam Coser, Lewis A, dan Rosenberg, Bernard. ed. 1976. Sociological Theory: A Book of Reedings. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

Muhadjir, Noeng. 2001. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Murdick, Robert G, Joel E. Ross. 1982. Information Systems for Modern Management. New Delhi: Prentice Hallof India.

Nye, F.I. & Berando, F.M. (edit). 1967. Emerging Conceptual Framework in Family Analysis. New York: The Macmillan Company.

Pelto, Pertti J & Gretel H. Pelto. 1984. Anthropological Research The Structure of Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press.

Poloma, Margaret M. 1984. Sosiologi Kontemporer. Terjamahan Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.

Radcliffe-Brown, A.R. 1952. Structure and Function in Primitive Society. The Free Press.

Ritzer, George. 1985. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Terjamahan Alimandan. Jakarta: Rajawali.

Rosenberg, A. 1987. Philoshopy of Social Science. Noulder-Colo:Wesrview

Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. Antroplogi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: :Prenada Media.

———————-1999. Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat.

Sanderson.Stephen K. 2003. Makro Sosiologi. Terjamahan Farid Wajdi dan S. Menno. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Turner, Victor W. 1969. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure.Great Britain, Routledge & Kegan Paul.